Wagub Sulut Steven Kandouw “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Reformasi Birokrasi Output – Outcome Harus Jelas”

Dalam arahannya wagub kandouw mengatakan atas nama bapak gubernur mengucapkan  apresiasi kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara yang jauh- jauh memberikan pendampingan bagi kita semua ,karena itu kita harus in work looking dengan keadaan ini Apalagi hanya Kota Manado mendapat nilai BB  yang B ada 4 Provinsi dapat B , C ada  6  sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya mendapatkan nilai CC, 4 kabupaten/kota mendapat nilai B, sekarang saya baru tahu yang nilai CC , BB  dan B  dari kementerian itu apa.

“Ini memalukan bagi kita semua, kita harus sadar bahwa jabatan adalah amanah, saya tahu betul kondisi daerah khusus provinsi, saya tahu dari 42 SKPD, berapa yang punya out come dan out put yang jelas jangan hanya bekerja dengan menggunakan prinsip asal bapak senang dan yang penting sudah ada kegiatannya jika penyusunan KUA – PPAS paling kencang  dia datang, padahal tujuannya tidak jelas apalagi penyusunan  paling banyak anggaran dipergunakan untuk belanja modal. dan itu  terjadi di kabupaten kota sampai provinsi,” kecam Wagub.

Lanjut Wagub, jika dilihat dari indikator makro maka sulut terus bergerak maju dan menuai beberapa capaian progresif antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 berada di titik 6,12% pada 2017 naik menjadi 6,32% dimana angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%. Namun dari segi administrasi pemerintahan harus diakui masih pada posisi stagnan termasuk Sakip dan RB masih sangat perlu penguatan dilihat dari hasil capaian saat ini.

Lebih jauh Wagub mengatakan,  pertumbuhan ekonomi ada 3 faktor yaitu eksport, investasi dan belanja pemerintah.Kalau eksport kita seperti pala, kopra ikan menurun sehingga jangan berharap lebih. Investasi, mudah – mudahan dengan rupiah anjlok investasi naik.
” Persoalan belanja pemerintah jika digabung dengan kabupaten/kota berkisar 20 triliun, ini yang menjadi faktor .yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ini akan jelas kickback nya dan outcome jelas kalau akuntabilitas kinerja  instansi pemerintahannya baik alias nilainya A ini baru efektif,  jelas Wagub.
Untuk itu saya mau usul kepada bapak Gubernur  supaya dari Kementerian beri tahu penilaiannya  tolong dikasih tahu  siapa siapa out put dan out come yang jelas SKPD nya supaya penilaian itu betul betul married sistem siapa yang jelas itu yang dipakai yang tidak jelas keluar banyak yang antri.
“Supaya adil betul- betul benang merah dengan married sistem sesuai dengan reformasi birokrasi “, tegas Wagub Kandouw
.
Wagub Kandouw juga menitip pesan kepada Kementerian kalau ada rapat koordinasi di pusat jangan  Nomenklatur diganti- ganti itu akan merepotkan daerah  contohnya biro perbatasan 2 tahun lalu dibubarkan tahun lalu di bentuk lagi ini membuat bingung daerah  belum lagi kewenangan -kewenangan lainnya.

Karena itu Wagub mengingatkan kepada kabupaten/kota untuk mencermati kembali proses implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi yang selama ini berjalan di perangkat daerah dan unit kerja masing – masing. Bila masih ada hal yang perlu ditingkatkan maka rencanakan dan jalankan dengan mempertimbangkan semua SDM yang ada.

“Untuk yang mendapat nilai BB dan B jangan dulu berpuas diri, terus meningkatkan sasaran dan target yang lebih tinggi,” harap Wagub Kandouw