Pelayanan BPJS

“Saya ingin tidak ada penduduk menjadi miskin atau hartanya berkurang hanya karena sakit. Ini bangsa gotong-royong. Kalau gotong-royong, uang orang yang sehat membantu yang sakit.”
Basuki Tjahaja Purnama

Warga negara yang produktif adalah warga negara yang sehat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD Pasal 27 Tahun 1945. Namun, biaya berobat bukanlah biaya yang murah sehingga seseorang dapat jatuh miskin hanya karena sakit, atau dikenal juga istilah “SADIKIN” yang merupakan singkatan dari Sakit Sedikit Miskin.

Sejak dimulainya era Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014, jutaan penduduk Indonesia terjamin kesehatannya melalui BPJS Kesehatan. Ahok-Djarot telah mendukung terciptanya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia sejak lama, baik sebagai anggota DPR atupun kepala daerah di daerah asalnya masing-masing.

“Semua masyarakat mendapat jaminan kesehatan, itu impian saya. Bapak saya ingin sekali saya menjadi dokter, jadi saya bisa bantu banyak orang yang sakit. Tapi kalau ingin bantu orang sakit yang banyak, kita tidak harus jadi dokter yang menolong satu persatu. Kita jadi pejabat saja, yang bisa memberikan jaminan kesehatan untuk semua,” ujar Ahok.

AHOK-DJAROT TELAH:

• Menjamin kepesertaan BPJS bagi seluruh warga Jakarta. Ahok-Djarot sudah menerbitkan kebijakan agar penduduk DKI dapat berpartisipasi BPJS Penerima Bantuan Iuran bersumber dari dana APBD dengan pelayanan rawat inap di kelas III. Hingga saat ini penduduk yang terjamin kesehatannya berjumlah tiga juta penduduk.

• Memastikan layanan BPJS untuk warga Jakarta lebih baik lagi dibanding standar nasional. Untuk mewujudkan layanan maksimal di dalam sistem BPJS, Ahok-Djarot menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS yang berisi:

  • Penghapusan masa aktivasi selama 14 hari saat pendaftaran BPJS PBI, sehingga warga yang mendaftar BPJS akan langsung aktif dan dapat langsung digunakan untuk berobat.

  • Bayi baru lahir dari peserta BPJS PBI akan langsung mendapatkan BPJS.

  • Peserta BPJS Mandiri yang menunggak lebih dari 3 bulan akan langsung dialihkan kepesertaannya menjadi BPJS PBI dan langsung aktif dan dapat digunakan, sehingga warga yang ingin berpindah dari BPJS mandiri ke PBI namun tidak mampu membayar hutang tunggakan iuran dapat tetap mendapatkan layanan kesehatan.

  • Mewajibkan Badan usaha untuk memberikan jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawannya.

• Menggerakan Lurah agar secara aktif mendata penduduknya. Lurah dan Camat berperan aktif untuk mendata warga yang belum memiliki BPJS kesehatan agar dapat terdaftarkan sebagai penerima BPJS PBI. Ahok-Djarot ingin Lurah dan Camat peduli terhadap kesiapan dokumen warganya agar terlindungi dengan asuransi BPJS.

• Memastikan pelayanan prima di seluruh fasilitas kesehatan miliki Pemprov DKI. Ahok-Djarot ingin agar seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta melayani BPJS, dengan rincian 7 RSUD dan 1 RS Kejiwaan Daerah, 44 Puskesmas Kecamatan, dan 267 Puskesmas Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

AHOK-DJAROT AKAN:

• Memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerja dan warga yang membutuhkan. Saat ini masih banyak warga yang belum terdaftar di BPJS. Ahok-Djarot akan memastikan semua mendapat asuransi dengan mekanisme BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas 3 dan mendorong keanggotaan BPJS. Melalui kerja sama Lurah dengan BPJS dan PTSP, Pemprov DKI akan memastikan seluruh perusahaan mendaftarkan pegawainya untuk memiliki BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU). Ahok-Djarot juga akan terus memberikan BPJS PBI kepada bayi yang baru lahir.

• Menjamin pencapaian Universal Healthcare Coverage. Bukan hanya warga yang dinilai membutuhkan, Ahok-Djarot akan menjamin bahwa seluruh penduduk DKI akan dapat memiliki jaminan kesehatannya melalui kepesertaan di BPJS Kesehatan.

• Meningkatkan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Pada akhirnya, pelayanan BPJS bukan hanya memerlukan dokumen yang lengkap, tetapi fasilitas kesehatan yang baik dan juga perawat dan dokter yang sigap dan ramah. Itu akan menjadi fokus Ahok-Djarot di periode kedua mereka memimpin Ibukota.