“Ya, kita mau siapkan sistem bantuan non tunai. Ini barang baru di Republik. Sistem ini akanbantu monitoring. Sekarang kalau ada bencana tanggung jawabnya apa? Cuma kwitansi, beliselimut beli apa pun. Bisa nggak dikorupsi? Bisa! Saya nggak mau!”
Basuki Tjahaja Purnama.
Di dalam pemerintahannya, Ahok-Djarot konsisten dengan tidak adanya transaksi tunai untuksetiap bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga, seperti bantuan bencana ataubantuan bagi rakyat miskin. Salah satu implementasi yang sudah berjalan adalah Kartu JakartaPintar. Dengan menggunakan aplikasi digital untuk program sosial, Ahok-Djarot menginginkanagar pendistribusian bantuan selalu transparan, tepat sasaran, dan tidak diserap oleh pihak-pihak yang tidak benar.
AHOK-DJAROT TELAH:
-
Mengimplementasi sistem transaksi non tunai, bekerja sama dengan Bank DKI. Transaksinon-tunai telah menjadi budaya di dalam pemerintahan Ahok-Djarot. Pihak bank maupunpihak penerima, yaitu pegawai negeri sipil hingga penerima KJP telah nyamanmenggunakan sistem non-tunai. Hal ini menjadi dasar untuk pendistribusian bantuan sosialyang lebih transparan dan akuntabel, karena adanya arsip digital perpindahan dana.
AHOK-DJAROT AKAN:
-
Membuat aplikasi berbasis teknologi untuk pendistribusian bantuan sosial non-tunai.Ahok-Djarot akan menggunakan sistem teknologi untuk memonitor distribusi bantuansosial, sehingga bantuan dapat disalurkan dalam bentuk non-tunai. Sistem ini akanmeningkatkan efektivitas bantuan sehingga semakin tepat sasaran. Selain itu, sistem jugaakan meminimalisasi adanya korupsi bantuan untuk warga.
-
Membuat aplikasi berbasis teknologi untuk platform penghubung warga. Berbekalsemangat kolaborasi, Ahok-Djarot juga akan membuat sebuah aplikasi untukmenghubungkan warga yang membutuhkan dengan warga yang ingin berdonasi, dilingkup wilayah DKI Jakarta.
