REFORMASI BIROKRASI
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah dan pengelolaan aset melalui implementasi sistem IT yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola serta mencatat keuangan dan aset DKI.
“Dalam manajemen, orang baik kalau sistemnya enggak benar ada peluang mencuri, bisa mencuri. Tapi orang jahat pun kalau sistemnya baik mau mencuri susah.”
Basuki Tjahaja Purnama.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) terus berbenah untuk mewujukan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintah dengan menggunakan sistem berbasis teknologi, khususnya untuk mengelola pendapatan dan aset. Untuk itu Pemerintah meluncurkan sistem-sistem baru selain e-Budgeting, yakni e-Retribusi, e-Aset, dan e-BKU.
“KAMI SUDAH PELAJARI, MUNGKIN 30-40 PERSEN BISA DIKELUARKAN DARI DINAS PELAYANAN PAJAK. KASIHAN KAN PEGAWAI YANG KERJA SETENGAH MATI, TETAPI MASIH ADA PEGAWAI YANG NGAJARIN WAJIB PAJAK BUAT ‘MAIN’.” – AHOK
Keberadaan sistem ini bertujuan agar tercipta sistem manajemen yang baik dimana tingkat kecurangan dapat ditekan, bahkan dihilangkan ke depannya nanti. Dengan adanya e-Retribusi, e-Aset, dan e-BKU, maka pencatatan transaksi keuangan dan aset akan lebih akurat, penerimaan daerah lebih optimal, dan pengamanan aset meningkat. Selain itu, dengan sistem ini, transaksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI akan lebih aman karena dapat di kontrol secara harian.
Ahok-Djarot juga menjadikan peningkatan pendapatan daerah sebagai prioritas utama. Jika sebelumnya Dinas Pelayanan Pajak belum mampu memberikan laporan dan data yang akurat untuk pemasukan pajak-pajak, seperti PBB, BPHTB, PAjak Reklame, dan lainnya, sekarang sistem pendapatan pajak sudah lebih terintegrasi dan transparan. Ahok-Djarot telah merotasi 30-40 persen dari seluruh PNS Dinas Pelayanan Pajak untuk membuat instansi tersebut jauh lebih ramping sehingga kinerja menjadi lebih efektif dan transparan. Melalui sistem implementasi pajak online, masyarakat juga dapat memonitor dan melaporkan pajak secara akurat sehingga tidak perlu datang ke kantor pajak.
Ahok Djarot Telah:
Meluncurkan program e-Retribusi untuk meningkatkan akurasi serta transparansi dana retribusi dari masyarakat kepada Pemprov DKI. E-Retribusi adalah sistem host-to-host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah. Ahok-Djarot telah membangun sistem ini untuk memudahkan pemerintah dan juga masyarakat untuk melacak aliran dana penerimaan Pemprov DKI.
Meluncurkan program e-Aset sebagai upaya pembenahan dalam pengelolaan aset. E-Aset merupakan sistem informasi aset yang dilengkapi dengan barcode elektronik, foto, dan titik koordinat di mana aset Pemprov DKI Jakarta tersebut berada. Dengan mengimplementasikan e-Aset, Ahok-Djarot telah memulau pencatatan setiap aset Pemprov DKI untuk mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan aset Pemprov DKI untuk kepentingannya sendiri.
Meluncurkan program e-BKU, atau dikenal dengan aplikasi sistem elektronik bendahara umum. Aplikasi ini dapat mengurangi penumpukan data saat proses pencairan pengerjaan proyek konstruksi fisik berlangsung, khususnya di bulan Desember setiap tahunnya. Aho-Djarot telah meluncurkan program e-BKU menjadi terobosan guna mendobrak sistem lama yang ada, sehingga pencairan pengerjaan fisik dapat dilakukan setiap saat.
Melakukan mutasi terhadap 30-40 persen pegawai Dinas Pelayanan Pajak. Ahok-Djarot telah melakukan mutasi masif ini sejak tahun 2015 lalu karena telah banyak sekali laporan permainan pajak yang tertutup di Dinas Pelayanan Pajak. Ahok-Djarot melihat perlunya penyegaran dan penataan ulang sistem pengelolaan pendapatan di Dinas Pajak.
Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi Pajak Online. Demi kemudahan dan efisiensi pelaporan pajak warga DKI Jakarta, Ahok-Djarot telah berhasil menyediakan sistem online bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online. Sistem ini juga yang telah menciptakan transparansi dan menutup celah adanya permainan korupsi yang selama ini terjadi.
Mengembangkan Aplikasi e-SAMSAT. Ahok-Djarot telah memulai uji coba penerapan e-SAMSAT agar masyarakt bisa membayar urusan Samsat melalui ATM agar memudahkan pencatatan yang akuntabel.
Ahok Djarot Akan:
Mengoptimalisasi sistem e-Aset dalam rangka menginventarisasi seluruh aset milik Pemprov DKI Jakarta. Selama ini aset Pemprov DKI belum tercatat secara keseluruhan, sehingga belum ada daftar seluruh aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Selain untuk merapikan manajemen aset Pemprov DKI, Ahok-Djarot akan mengembangkan e-Aset menjadikan inventarisasi aset menjadi lebih transparan sehingga tidak ada lagi oknum yang dapat menggelapkan ataupun menyalahgunakan aset Pemprov DKI untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya.
Mengoptimalisasikan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi. Ahok-Djarot yakin, dengan menggerakan dinas-dinas terkait, maka segala transaksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI akan tercatat secara terintegrasi sehingga terwujud koordinasi dan pertukaran informasi yang aktual dan lengkap antar dinas.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas e-Retribusi dan e-BKU menuju kebijakan non-cash transaction. Dengan cara ini, maka semua aliran dana dapat lebih mudah ditelusuri sehingga apabila ada kecurangan maka akan lebih cepat dan mudah terdeteksi. Selain itu, Ahok-Djarot akan memaksimalkan sistem e-BKU yang sudah ada, sehingga kerjasama Pemprov DKI dengan setiap kontraktor pembangunan fisik akan lebih efektif dan efisien sebab pembayaran dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan sepanjang tahun, tidak hanya menumpuk di akhir tahun saja.
Memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui e-Retribusi. Dengan bekerjasama dengan sektor perbankan, Ahok-Djarot akan memastikan pembayaran retribusi menjadi lebih mudah dan menjamin keakuratan penerimaan pajak serta retribusi dari masyarakat kepada Pemprov DKI.
Mengoptimalisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan. Ahok-Djarot akan memasang alat monitoring / tracking transaksi pajak pada setiap restoran yang ada sehingga pajak dapat dimonitor secara real-time. Implementasi teknologi ini juga didukung dengan prosedur dan kebijakan dalam hal preventif maupun detektif dengan sanksi yang tegas serta memiliki efek jera.
Menggunakan Geographic Information System (GIS) untuk memperbaharui data PBB. Ahok-Djarot akan memperbaharui kembali data PBB yang selama ini kurang valid, memastikan kesesuaian luas tanah maupun luas bangunan dengan pemanfaatan teknologi GIS yang terintegrasi dengan Google sehingga pendapatan PBB dapat dihitung secara maksimal.
