Diketahui, izin berlayar kapal nelayan di bawah 30 GT berada di pemerintah provinsi. Sementara, izin berlayar kapal nelayan di atas 30 GT berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh KKP dinilai menjadi penyebab terpukulnya industri perikanan di Sulawesi Utara. Karenanya, Gubernur Olly mengeluarkan izin melaut sementara untuk kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan, yang perizinannya sementara berproses di KKP agar para ABK bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Kalau tidak beroperasi ABK akan menganggur sehingga tidak mendapatkan penghasilan,” kata Olly.
Dalam pertemuan yang juga diikuti Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
KKP Zulficar Mochtar ini Gubernur Olly menerangkan hingga saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut mengeluarkan 36 izin kapal melaut untuk mengatasi lambannya perizinan kapal.
“Dari 36 kapal sudah ada 9 kapal yang dikeluarkan izin oleh pusat,” beber Olly.
Gubernur Olly berharap nantinya ada kesepakatan bersama dengan KKP untuk mempercepat pengurusan izin bagi kapal yang memenuhi kelengkapan persyaratan sehingga tidak perlu dikeluarkan lagi izin sementara. Sehingga beroperasinya kapal-kapal itu bisa memberikan pasokan ikan kepada industri perikanan Sulut.
Lebih lanjut, Gubernur Olly menyatakan siap mendukung seluruh kebijakan KKP asal ada komunikasi yang baik antara KKP dengan pemerintah daerah. (Humas Pemprov Sulut)
(Sumber: HumasPemprovSulut)
