Foto: Kantor DPRD Kotamobagu
HUKRIM – Sejumlah kegiatan kue APBD Tahun anggaran 2024 milik Pokok Pikiran (Pokir), DPRD Kotamobagu, Wahyudin Batalipu, salah satu masyarakat pemerhati pembangunan Bolaang Mongondow Raya (BMR), menyebutkan Pemkot dan OPD seperti disandera.
Wahyudin mengatakan, adanya dugaan bahwa Pokir hanya berkendok aspirasi masyarakat ini terus mencuat ke publik. Apalagi hampir rata-rata kegiatan pokir langsung dikerjakan oknum anggota dewan.
“Memang dalam aturan Pokir Dewan di perbolehkan hanya saja disalah gunakan dan jadi azas manfaat oleh oknum Dewan mulai dari usulan sampai lah oknum ini yang punya kegiatannya, seharusnya pokir dewan itu hanya sebatas mengusulkan kegiatan,” kata Wahyudin, Selasa (23/04/2024).
Sayangnya juga lanjut dia, Pemkot dan OPD kita tidak berani bertindak dan angkat suara karena mereka takut usulan kegiatan tidak di akamodir oleh para oknum dewan.
“Pemkot dan OPD terkesan semacam di sandera lah,Sehingga Pemkot dan OPD tidak bisa berbuat apa,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, dirinya berharap kepada aparat hukum untuk dapat menyelidiki langsung di
masing-masing OPD serta mempertanyakan hal ini lebih jelas.
Ini hanya sebatas masukan sesuai dengan informasi yang kita terima di lapangan, untuk menindaklanjuti lebih jauh kita tidak memiliki kewenangan. sehingga kita percayakan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar, informasi ini tidak hanya sebatas isapan jempol belaka sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak pudar,” harapnya.
(Gito Mokoagow)
