Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat penyediaan akses telekomunikasi dan internet 4G untuk kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Target Indonesia merdeka sinyal pun akan dapat terwujud lebih cepat.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif menuturkan, penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi merupakan upaya menyediakan kapasitas satelit lebih awal sembari menunggu konstruksi Proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) Satelit Multifungsi.
“Sembari menunggu penyelesaian Satria (Satelit Indonesia Raya) yang ditargetkan selesai 2020, kita menyediakan akses internet cepat untuk kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan dan pertahanan keamanan dengan kerja sama ini,” ungkap Anang Latif dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/01/2019).
Proses lelang penyediaan kapasitas Satelit Telekomunikasi yang selesai 16 Januari 2019 lalu, telah menghasilkan 5 (lima) pemenang, yaitu PT Aplikanusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Telekomunikasi Indonesia.
Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi tersebut, tambah Anang, dimanfaatkan untuk mendukung program Layanan Akses Internet (BAKTI Aksi) dan layanan backhaul BTS (BAKTI Sinyal).
Menurut Dirut BAKTI, setiap pemenang lelang akan menyediakan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps (Gigabytes per second). Bahkan dengan penyediaan kapasitas itu, Anang Latif optimistis target merdeka sinyal akan bisa terwujud dengan cepat.
“Penyediaan kapasitas satelit ini turut memperhatikan Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati. Jika melihat karakteristik wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) yakni minimnya akses transportasi dan sumber daya listrik, kami optimistis dengan penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi ini, Indonesia dapat merdeka sinyal dengan cepat,” ungkap Anang.
Penyediaan akses telekomunikasi dan internet di daerah 3T merupakan upaya mewujdukan amanat Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ketiga. Kementerian Kominfo berupaya membangun dari pinggiran dengan memberikan layanan penyediaan akses telekomunikasi dan internet yang sama di kawasan 3T dengan Pulau Jawa.
Pemerataan infrastruktur dan layanan telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi saat ini. “Terdapat lebih kurang 149.400 lokasi yang membutuhkan layanan internet dengan kapasitas cepat guna mendukung kebutuhan dalam dunia pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan. Ke depan diharapkan akan berlanjut pada pemerataan ekonomi,” papar Anang.
Sejak 2016, BAKTI Kominfo telah melaksanakan program untuk membangun layanan telekomunikasi di wilayah 3T. Sebagian besar dari layanan Akses Intenet ataupun layanan backhaul BTS sampai saat ini masih menggunakan sambungan jaringan satelit, hal ini dikarenakan masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan dengan teknologi terrestrial.
“Dengan penyediaan kapasitas satelit ini, menjadi sebuah tantangan bagi BAKTI dalam memberikan layanan telekomunikasi yang lebih masif untuk mewujudkan konektivitas nasional,” tandas Anang.
Palapa Ring menjadi langkah awal yang diambil BAKTI Kominfo untuk mewujudkan konektivitas nasional. Dengan adanya Palapa Ring, seluruh Kab/Kota di Indonesia terkoneksi dengan jaringan serat optik, namun uncuk daerah tingkatan yang lebih kecil seperti kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat desa belum sepenuhnya terlayani dengan program ini.
Secara paralel, BAKTI bekerjasama dengan mitra penyedia VSAT untuk mendistvibusikan kapasitas tersebut sebagai bagian ground segmentnya. Dengan skema ini, diharapkan BAKTI mendapatkan efisiensi biaya sehingga dapat memberikan layanan telekomunikasi yang lebih masif.
(Sumber: Kominfo)