Ketua AMTI Sulut “Pernyataan Kadis Kominfo Keliru, Soal Hadirnya PJ Walikota Kotamobagu Dalam Pelantikan Pengurus ODC”

Jakarta, Bintangplus.com – Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohamad Fahri Damopolii, terkait kehadiran Penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si, dalam pelantikan Pengurus Cabang Olly Dondokambey Center (ODC) Kabupaten Bolaang Mongondow pada Minggu, 22 November 2023 lalu, di Siti Barokah Convention Hall, dinilai keliru.

Dikutip melalui pemberitaan media online Kronik Totabuan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohamad Fahri Damopolii mengatakan jika kehadirian Penjabat Wali Kota Kotamobagu dalam acara pelantikan Pengurus ODC Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memenuhi undangan dari panitia.

“itu hal biasa dan rutin dilakukan Pak Wali Kota untuk hadir pada kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Kotamobagu. Terlebih ada undangan yang disampaikan pihak panitia, dan kehadiran Pak Wali Kota dalam acara itu juga atas kapasitas beliau selaku pemerintah daerah,” kata Fahri.

Selain itu, ODC merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang sudah eksis kurang lebih 20 tahun di Sulawesi Utara, bahkan di luar Sulawesi Utara, dengan program kegiatan yang fokus di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

“ODC ini kan Ormas, tidak terafiliasi ke partai politik manapun dan bukan organisasi sayap partai politik. Artinya siapa saja bisa ikut bergabung di wadah ini tanpa memandang latar belakang suku, agama, golongan maupun kelompok politik tertentu,” lanjutnya.

Menangapi pernyataan tersebut, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI) di Sulawesi Utara M.Kapahang mengatakan, Ini bukanlah hal yang biasa. Tetapi sangat luarbiasa dalam percaturan politik. Jika Olly Dondokambey Center (ODC) murni merupakan Organisasi Kemasyarakatan, harusnya tidak perlu ada baliho ODC yang digaungkan dengan salah satu calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo.

“Jika organisasi ODC tidak ada keterkaitan dengan partai politik, maka tidak harus juga melakukan dukungan atau sosialisasikan calon Presiden,” kata M.Kapahang.

M.Kapahang juga menambahkan, Ini jelas
di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 283 ayat 1 dan 2 dengan menegaskan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Sedangkan ayat 2 Pasal 283, menyatakan bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada sya (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Diketahui, selain Penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si, agenda tersebut juga dihadiri langsung Wakil Ketua Dewan Olly Dondokambey Center (ODC), Steven OE Kandouw yang secara resmi melantik pengurus ODC Bolmong Limi Mokodompit yang juga merupakan Penjabat (PJ) Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow.

“Apa yang dilakukan oleh oknum Pejabat (PJ) Walikota Kotamobagu, (PJ) Bupati Bolaang Mongondow dan beberapa pejabat lainnya dalam kegiatan pelantikan pengurus ODC tersebut, mencoreng ASN yang seharusnya menjaga netralitas dalam agenda pemilu, padahal mereka baru mengikuti Rakor Penjabat Kepala Daerah Se-Indonesia bersama Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan itu jelas Presiden menegaskan agar kepala daerah tidak ikut terlibat dalam politik praktis dan memastikan netralitas ASN. Selama masih ada laporan dari masyarakat dan para aktivis dari Bolmong Raya (BMR), AMTI akan terus mengawasi,” Tutup M.Kapahang.

Leave a Reply